I. Pendahuluan
Secara umum, ilmu ekonomi berguna karena
ia memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa
diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi
makro, sebagai satu cabang dan ilmu ekonomi, berkaitan dengan
permasalahan kebijaksanaan tertentu, yaitu permasalahan kebijaksanaan
makro.
Tugas pengendalian makro adalah juga
mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang,
terhindar dan keadaan-keadaan yang bisa mengganggu keseimbangan umum
tadi. Pengelolaan yang lebih khusus atas masing-masing sektor
perekonomian bukan bagian dan tugas pengendalian makro, meskipun menjaga
keseimbangan antara masing-masing sektor termasuk di dalam tugas
tersebut.
II. Permasalahan Ekonomi Makro
Secara garis besar, permasalahan kebijaksanaan makro mencakup dua permasalahan pokok:
a. Masalah jangka pendek atau masalah
stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir”
perekonomian nasional dan bulan ke bulan, dan triwulan ke triwulan atau
dan tahun ke tahun, agar terhindar dan tiga “penyakit makro” utama
yaitu:
1) inflasi,
2) pengangguran dan
3) ketimpangan dalam neraca pembayaran.
b. Masalah jangka panjang atau masalah
pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana kita “menyetir”
perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk,
pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi.
Pada asasnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga
penyakit makro di atas, hanya perpektif waktunya adalah lebih panjang
(lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun).
Dalam analisa jangka pendek faktor-faktor berikut ini kita anggap tidak berubah atau tidak bisa kita ubah:
(a) Kapasitas total dan perekonomian
kita. Kegiatan investasi dalam jangka pendek, masih mungkin dilakukan,
tetapi ha nya dalam arti khusus, yaitu sebagai pengeluaran investasi
berupa penambahan stok barang jadi, setengah jadi atau pun barang mentah
di dalam gudang para pengusaha, dan pengeluaran oleh
perusahaan-perusahaan untuk pembelian barang-barang modal (mesin-mesin,
konstruksi gedung-gedung dan sebagainya). Tetapi yang perlu diingat,
“jangka pendek” yang kita maksud di sini adalah begitu pendek sehingga
pengeluaran (pembelian) barang-barang modal tersebut beleum bias
menambah kapasitas produksi dalam periodesasi tersebut. (Yaitu
mesin-mesin sudah dibeli tapi belum dipasang).
(b) Jumlah penduduk dan jurnlah angkatan
kerja. Dalam suatu triwulan misalnya, jumlah-jumlah mi praktis bisa
dianggap tidak berubah.
(c) Lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada.
Selanjutnya dari segi teori, apabila kita
ingin “menyetir” perekonomia kita dalam jangka pendek, kita harus
melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat jangka pendek pula,
misalnya dengan jalan :
- menambah jumlah uang yang beredar,
- menurunkan bunga kredit bank,
- mengenakan pajak import,
- menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan,
- menambah pengeluaran pemerintah,
- mengeluarkan obligasi negara dan sebagainya.
Kebijaksanaan-kebinksanaan semacam ini
mempunyai ciri umum bahwa kesemuanya bisa dilakukan tanpa harus mengubah
ketiga factor tersebut di atas.
Jadi seandainya kita menginginkan kenaikan produksi dalam jangka pndek, kita bisa melakukannya dengan, misalnya:
- memperlancar distribusi bahan-bahan mentah kepada para produsen,
- mendorong pcngusaha untuk mempergunakan pabrik-pabriknya secara lebih intensif (menambah giliran kerja/shift),
- memberikan kerja lembur kepada para karyawan dan sebagainya.
Kehijaksanaan-kebijaksanaan semacam mi
bisa menaikkan arus produksi barang/jasa tanpa mengubah ketiga faktor di
atas. Kesemuanya ini adalah kebijakilnaan-kebijaksanaan jangka pendek.
Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam inilah yang sering diandalkan
untuk tujuan stabilisasi.
Meskipun demikian perlu kita catat di
sini bahwa dalam praktek yang berkaitan antara masalah jangka pendek dan
masalah jangka panjang, adalah sangat erat, terutama bagi negara-negara
sedang berkembang. Dengan lain kata, kita seringkali tidak bisa
mengkotakkan secara jelas mana yang jangka pendek dan mana yang jangka
panjang.
Di banyak negara-negara sedang
berkembang, kita tidak bisa melakukan kebijaksanaan stabilisasi yang
terlepas dan kebijaksaanaan pembangunan ekonomi (jangka panjang).
Seringkali kebijaksanaa-kebijaksanaan jangka pendek yang kita sebutkan
di atas, meskipun kita Iaksanakan secara setepat-tepatnyapun, tidak bisa
menghilangkan secara tuntas penyakit makro, seperti inflasi dan
pengangguran yang diderita oleh masyarakat dalam jangka pendek. Sebabnya
adalah bahwa di negara-negara tersebut seringkali penyakit iniflasi dan
pengangguran tersebut berakar pada sebab-sebab “sturuktural,” yaitu
pada faktor-faktor yang hanya bisa berubah atau diubah dalam jangka
panjang dan biasanya melalui pembangunan ekonomi dan social.
III. Kerangka Analisa makro
Setelah kita mengetahui duduk persoalan
mengenai masalah -masalah pokok apa yang dikaji dalam ekonomi makro,
maka pertanyaan selanjutnya adalah mengetahui bagaimana mengaji masalah-
masalah tersebut sehingga bisa diperoleh jawaban yang diinginkan.
Terdapat dua aspek utama dan kerangka
analisa ini. Yang pertarna adalah aspek mengenai “apa” yang disebut
kegiatan ekonomi makro dan “di mana” kegiatan tersebut dilakukan. Yang
kedua adalah aspek mengenai “siapa” pelaku-pelakunya.
a. Empat pasar Makro
Dalam analisa ekonomi makro kita melihat
kegiatan ekonomi nasional secara lebih menyeluruh dibanding dengan apa
yang kita pelajari dalam ekonomi Mikro. Kita tidak lagi melihat pasar
beras, pasan blue jeans, pasar rokok kretek, pasar Honda secana
sendiri-sendiri. mi sesuai dengan pengertian mengenai “pengendalian
umum” di alas. Di sini kita melihat pasar-pasar tersebut dan pasar-pasar
barang/jasa lainnya sebagai satu pasar besar, yang kita ben nama “pasar
barang”. Tetapi dalam ekonomi makro kita tidak hanya mempelajani satu
pasar ini saja. Perekonomian nasional kita lihat sebagai suatu sistem
yang terdiri dan empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama
lain, yaitu:
(a) Pasar Barang
(b) Pasar Uang
(c) Pasar Tenaga Kerja
(d) Pasar Luar Negeri
Di pasar luar negeri permintaan akan
barang ekspor kita he. sama dengan penawaran akan barang tersebut
menentukan harga rata-rata ekspor kita dan kuantitas atau volume
ekspor, Harga – harga dikalikan volume ekspor memberikan penerimaan
devisa ekspor. Di pasar yang sama permintaan masyarakat kita akan
barang-barang impor dan menentukan harga rata-rata impor dan ‘ volume
impor. Juga di sini, harga rata-rata dikalikan volume import memberikan
pengeluaran devisa kita untuk impor barang-barang/jasa tersebut. Untuk
pasar luar negeri, seringkali menggabungkan pasar eksport dan pasar
impor dan mengamai apa yang terjadi dengan:
(a) Neraca Perdagangan, yaitu
penerimaan devisa ekspor dikurangi pengeluaran devisa untuk import atau
Neraca Pembayaran apabila kila ingin pula mengetahui tentang aliran
keluar-masuknya modal
(b) Dasar Penukaran Luar
Negeri(terms of trade), yaitu harga rata-rata ekspor kita dibagi dengan
harga rata-rata impor kita.
(c) Cadangan Devisa, yaitu persediaan devisa yang kita pun pada awal tahun plus saldo neraca pembayaran.
Dalam teori ekonomi makro mempelajari
faktor-faktor apa yang mempengaruhi P dan Q di masing-masing pasar.
Karena P dan Q tersebut adalah hasil pertemuan (atau perpotongan) antara
kurva permintaan dan kurva penawaran, maka ini berarti bahwa teori
ekonomi makro pada pokoknya mempelajari faktor-faktor apa yang
mempengaruhi posisi kurva permintaan dan penawaran di masingmasing
pasar.
Selanjutnya dengan diketahuinya
faktor-faktor ini dan pengaruhnya terhadap posisi kurva permintaan dan
penawaran, maka kita selanjutnya bisa menanyakan faktor-faktor mana di
antara semua factor-faktor tersebut yang bisa dipengaruhi oleh
pemerintah melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonominya. Dengan
demikian kita bisa mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan mana yang bisa
digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi P dan Q di masing-masing
pasar. Inilah tujuan akhir dan mempelajari teori makro, yaitu untuk
digunakan sebagai petunjuk bagi pemilihan atau perumusan kebijaksanaan.
b.Lima Pelaku Makro
Dalam teori makro kita menggolongkan
orang-orarig atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi
menjadi limo kelompok besar, yaitu:
(a) Rumah Tangga,
(b) Produsen,
(c) Pemerintah,
(d) Lembaga-lembaga Keuangan,
(e) Negara-negara Lain.
Kegiatan dan kelima kelompok pelaku ini serta kaitannya dengan keempat pasar di atas dimana :
> Permintaan :
1. Pengeluaran konsumsi oleh Rumah Tangga
2. Belanja barang oleh Pemerintah
3. Investasi oleh Perusahaan
4. Ekspor ke luar negeri
5. Kebutuhan tenaga kerja oleh Pemerintah
6. Kebutuhan tenaga kerja oleh Perusahaan
7. Kebutuhan uang tunai dan kredit
8. Kebutuhan Rumah Tangga akan uang tunai
9. Kebutuhan Perusahaan-perusahaan Asing akan rupiah
> Penawaran
- Hasil produksi dalam negeri
- Impor dan luar negeri
- Tenaga kerja yang disediakan oleh Rumah Tangga
- Suplai uang kartal
- Tabungan Rumah Tangga
- Suplai uang giral
- Suplai dana luar negeri.
* Kelompok Rumah Tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok seperti:
(a) menerima penghasilan dan para
produsen dan “penjualan” teraga kerja mereka (upah), deviden, dan dan
menyewakan tanah hak milik mereka.
(b) menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka;
(c) membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang (sebagai konsumen);
(d) menyisihkan sisa dan penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan;
(e) membayar pajak kepada pemerintah;
(f) masuk dalam pasar uang sebagai
“peminta” (demanders) karena kebutuhan mereka akan uang tunal untuk
misalnya transaksi sehari-hari.
**Kelompok Produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa:
(a) memproduksikan dan menjual barang-barang/jasa-jasa (yaitu sebagai supplier di pasar barang);
(b) Menyewa/menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi;
(c) menentukan pembelian barang-barang
modal dan stok barang-barang lain (selaku investor masuk dalam pasar
barang sebagai peminta atau demander);
(d) meminta kredit dan lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka (sebagai demander di pasar uang);
(e) membayar pajak.
***Kelompok Lembaga Keuangan
mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali
bank sentral (Bank Indonesia), Kegiatan mereka berupa:
(a) menerima simpanan/deposito dan rumah tangga;
(b) menyediakan kredit dan uang giral (sebagai supplier dalam pasar uang).
(c) Pemerintah (termasuk di dalamnya bank sentral) melakukan kegiatan berupa:
- menarik pajak langsung dan tak langsung;
- membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pernerintah (sebagai demander di pasar barang),
- meminjam uang dan luar negeri;
- menyewa tenaga kerja (sebagai demander di pasar tenaga kerja);
- menyediakan kebutuhan uang (kartal) bagi masyarakat (sebagai supplier di pasar uang).
Negara-negara lain:
(a) menyediakan kebutuhan barang impor (sebagai supplier di pasar barang);
(b) membeli hasil-hasil ekspor kita (sebagai demander di pasar barang);
(c) menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri;
(d) membeli dan pasar barang untuk kebutuhan cabrng perusahaannya di Indonesia (sebagai investor);
(e) masuk ke dalam pasar uang dalam
negeri sebagai penyalur uang (devisa) dan luar negeri (sebagai supplier
dana) dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan
cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia (demander akan dana).
(Singkatnya, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar
uang luar negeri).
IV Teori-teori Makro
DASAR FILSAFAT TEORI KEYNES
Menghadapi masalah depresi dan
pengangguran yang begitu hebat, kaum sosialis di negara-negara Barat
mengatakan bahwa kesalahannya terletak pada sistem perekonomian itu
sendiri, yaitu sistem laissez faire atau liberalisme atau kapitalisme.
Selama kita masih mempercayakan pengelolaan perekonomian kita pada para
rodusen swasta yang perdefinisi hanya bertujuan mengejar keuntungan
mereka pribadi, maka depresi, pengangguran, dan juga inflasi akan tetap
menjadi penyakit perekonomian yang menghantui Kita dan waktu ke waktu.
Penyakit-penyakit ini adalah konsekuensi logis dan sistem kapitalisme.
Mereka (kaum sosialis) mengusulkan perombakan sistem perekonornian
menjadi sistem sosialis, yaitu sistem di mana faktor-produksi tidak lagi
bisa dirniliki oleh pengusaha swasta, tetapi hanya bisa dimiliki oleh
negara (masyarakat). Semua kegiatan produksi dikuasai negara, yang dalam
teori paling tidak, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas
kepentingan pribadi/golongan. Motif mengejar keuntungan bukan lagi
sebagai motif utama untuk menggerakkan produksi (seperti dalam sistem
kapitalis).
“Obat” semacam ini ternyata dianggap
terlalu drastis, dan orang-orang di negara-negara Barat yang sudah
begitu lama terbiasa dengan kebebasan berusaha tidak banyak yang bisa
menerimanya. Mengubah sistem semacam itu berarti mengubah cara hidup dan
ke biasaan hidup yang sudah mendarah daging pada mereka. Tentunya ada
“obat” yang tidak terlalu pahit yang bisa menolong sistem perekonomian
mereka. Keynes ada pada posisi yang unik dalam se jarah pemikiran
ekonomi Barat, karena pada saat-saat krisis ideologi semacam itu ia bisa
menawarkan suatu pemecahan yang merupakan “jalan tengah”.
Keynes mengatakan bahwa untuk menolong
sistem perekonomian negara-negara tersebut, orang harus bersedia
meninggalkan ideologi laissez faire yang murni yang terkandung dalam
pemikiran Klasik. Tidak bisa tidak, demikian Keynes, Pemerintah harus
melakukan lebih banyak campur tangan yang aktif dalam mengendalikan
perekonomian nasional. Pendapat bahwa peranan Pemerintah dalam kegiatan
ekonomi harus seminimal mungkin sehingga tidak merongrong hak asasi
manusia, kebebasan berusaha dan mengabdikan pada bekerjanya “natural
laws”, haruslah ditinggalkan atau pling tidak diubah. Keynes berpendapat
bahwa kegiatan produk dan pemilikan faktor-faktor produksi, masih tetap
bisa dipercayakan kepada pengusaha swasta, tetapi sekarang pemerintah
wajib melakukan kebijaksanaan yang aktif untuk mempengaruhi gerak
perekonomian.
Dalam masa depresi misalnya, Pemerintah
harus bersedia (atau diperbolehkan) untuk melaksanakan program-program
dan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa menyerap tenaga kerja yang
tidak dapat memperoleh pekerjaan di sektor swasta, meskipun hal itu
hanya bisa dilaksanakan dengan mengakibatkan defisit di anggaran belanja
negara. (Perlu ditekankan di sini bahwa pada waktu itu sistem anggaran
beda yang seimbang adalah satu-satunya sistem yang dianggap terbaik
bidang pengelolaan keuangan negara). Sebaliknya, bila terjadi inflasi
yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan barang barang/jasa
melebihi apa yang bisa diproduksikan dengain kapasita yang ada,
Pemerintahpun harus bersedia mengurangi pengeluarannya sehingga terjadi
surplus dalam anggaran belanjanya. Surplus anggaran ini bisa merupakan
rem bagi permintaan masyarakat yang berlebihan tadi. Yang perlu
digarisbawahi di sini adalah bahwa Pemerintah harus bersedia melakukan
kebijaksanaan secara aktif dan sadar. Keynes tidak percaya akan kekuatan
hakiki dari sistem laissez faire untuk mengkoreksi diri sendiri, yaitu
untuk kembali kepada posisi “full employment” secara otomatis. Full
enployment merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan
tindakan-tindakan terencana, dan bukan sesuatu yang akan datang dengan
sendirinya. Inilah inti dan ideologi Keynesian isme.
PASAR BARANG
Kemungkinan Kelebihan Produksi. Keynes
menolak Hukum Say. Menurut Keynes kelebihan produksi secara umum bisa
terjadi. elebihan permintaan ini terjadi bila permintaan masyarakat akan
barang-barang/jasa tidak cukup kuat. Demand yang ada tidak cukup untuk
menyerap supply yang ditawarkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada
asasnya Keynes masih menerima pendapat Say bahwa setiap proses produksi
mempunyai akibat ganda, yaitu menghasilkan output dan menghasilkan pen
ghasilan kepada masyarakat sebesar nilai output tersebut.
Dengan demikian pada suatu waktu tertentu
daya beli memang tersedia dalam jumlah yang cukup di masyarakat untuk
“membeli” barang/jasa yang diproduksikan. Tetapi daya beli yang dimiliki
oleh masyarakat tersebut tidak selalu harus sama dengan daya beli yang
betul-betul dibelanjakan oleh masvarakat di pasar barang. Dengan kata
lain, sebagian dan daya beli tersebut mungkin betul-betul diterjemahkan
menjadi permintaan efektif di pasar barang. Tetapi sebagian lain dan
daya beli tersebut mungkin akan ditabung oleh masyarakat. Menabung tidak
menambah permintaan efektif di pasar barang. Jadi tidak seluruh
penghasilan (daya beli) yang diperoleh masyarakat secara langsung diter
jemahkan menjadi permintaan efektif. Di sinilah Keynes berbeda dengan
Say. Say mengatakan bahwa seluruh penghasilan tersebut akhirnya akan
diterjemahkan menjadi permintaan efektif, dus tidak akan ada kekurangan
permintaan efektif, dan tidak mungkin ada kelebihan produksi secara
menyeluruh.
Untuk menerangkan pendapat Keynes secara
lebih jelas kita anggap hanya ada dua sektor: sektor rumah-tangga dan
sektor pro dusen. Keynes mengatakan bahwa sebagian dari penghasilan yang
tidak dibelanjakan oleh sektor rumah-tangga (yaitu yang ditabung pada
lembaga-lembaga keuangan) tidak menimbulkan permintaan efektif. Hanya
apabila daya beli yang ditabung tersebut dipinjamkan oleh lembaga
keuangan kepada sektor produsen untuk membiayai “investasi” mereka, maka
daya beli tersebut berubah menjadi permintaan efektif di pasar barang.
(Kita ingat bahwa “investasi” di artikan sebagai pembelian barang-barang
oleh para produsen untuk keperluan penambahan stok di gudang mereka dan
untuk keperluan perluasan kapasitas produksi mereka, yaitu pembelian
mesin-mesin, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya). Jadi jelas bahwa
pada suatu waktu tidak ada jaminan bahwa seluruh daya beli yang
ditabung tersebut akan diterjemahkan menjadi permintaan efektif d pasar
barang. Semuanya mi tergantung kepada apakah para pr dusen mau
mempergunakan daya beli yang ditabung pada Iembag lembaga keuangan
tersebut untuk pembelian barang-barang (inve tasi). Kalau misalnya para
produsen hanya mau mempergunakai separoh dan tabungan tersebut, maka ini
berarti bahwa permintaa,’ efekt di pasar barang berjumlah kurang dan
nilai dan seluruh out put yang ditawarkan di pasar tersebut, Dengan lain
kata, tida semua barang yang diproduksjkan akan terbeli (jadi ada
ke1ebiha produksi umum).
Apa yang terjadi kemudian bila tidak
semua barang yang diproduksikan dalam suatu periode (misalnya, triwulan)
bisa terbeli? ada dua akibat yang bisa terjadi.
- Pertama, para produsen akan
nengu rangi produksi mereka untuk periode berikutnya. Jadi, GDP dalani
triwulan berikutnya turun.
- Kedua, dan ini bisa terjadi
bersamaan dengan akibat pertama tersebut, harga-harga barang turun.
Sesuat dengan hukum penawaran dan permintaan biasa, bila permintaan
lebih kecil dan penawaran, maka harga cenderung untuk turun.
Sampai berapa jauh kekurangan perrnintaan
efektif akan meng akibatkan turunnya GDP (dalam periode berikutnya) dan
sampai berapa jauh akan menurunkan harga, sangat tergantung khususnya
pada apakah harga-harga barang cukup fleksibel ke bawah (yaitu bisa
turun). Dalam kenyataan memang ada barang yang harganya sulit untuk
turun, meskipun ada kelebihan produksi. ( yang harga jualnya ditentukan
atas dasar biaya pro duksi biasanya tidak mau turun, meskipun terjadi
kelebihan pro duksi barang-barang tersebut). Kalau demikian halnya, maka
kekurangan permintaan efektif tersebut akan lebih banyak mengakibatkan
penurunan produksi (GDP) dalam periode beri kutnya.
Apabila seandainya harga-harga cukup
fleksibel ke bawah. maka harga-harga akan turun cukup jauh, sehingga
permintaan akan barang-barang tersebut mulai naik kembali. (Ingat hukum
permintaan biasa, yang mengatakan bahwa kalau harga sesuatu barang turun
maka jumlah yang dirninta naik). Jadi kalau harga cukup flek sibel maka
penurunan produksj (GDP) pada periode berikutny tidak akan sebesar
kalau harga-harga tidak mau turun. Jadi, lebih s dikit orang-orang yang
dipecat dan pekerjaan mereka (yaitu, Ieh sedikit akibat penganggurannya)
Perlu ditekankan lagi di sini bahw rnekanisme atau proses penyesuaian
dengan harga yang fleksibel inilah yang terlalu diandalkan oleh kaum
Kiasik, sehingga mereka percaya bahwa kalau saja harga-harga fleksibel
maka depresi, atau penurunan GDP (dan selanjutnya pengangguran) akan
terkoreksi secara otomatis.
Kemungkinan Kekurangan Produksi. Keadaan
sebaliknya, yaitu kekurangan produksi secara umum juga mungkin terjadi.
Kalau para produsen ternyata memutuskan untuk melakukan investasi dalam
jumlah yang lebih besar daripada daya beli yang ditabung oleh ma
syarakat, maka permintaan efektif (oleh sektor rumah tangga dan sektor
produsen) di pasar barang menjadi lena/u besar dibanding dengan nilai
output yang tersedia di pasar. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa
besar kecilnya permintaan efektif (total) sangat tergan tung pada
keputusan para konsumen (rumah tan gga) men genai besar pen geluaran
konsumsinya dan keputusan para produsen men genai besarnya in vest asi
yang mereka in gin Iaksanakan dalam periode tersebut
Mengenai keputusan pengeluaran konsumsi
rumah-tangga, Keynes berpendapat bahwa keputusan tersebut cukup stabil
dan biasanya hanya berubah apabila tingkat pendapatan rumah-tangga
berubah. Menurut ia (dan ini memang didukung oleh kenyataan), yang sulit
diterka adalah perilaku produsen dalam pengeluaran investasinya. Oleh
sebab itu, dalam praktek, gejolak pengeluaran investasi inilah yang
sangat menentukan gejolak GDP (dan kesempatan kerja).
Seandainya pengeluaran investasi yang
diinginkan para produsen (investor) ternyata lebih besar daripada dana
yang ditabung oleh sektor rumah-tangga, maka mi berarti bahwa permintaan
efektif lebih besar daripada nilai output yang tersedia. Dalam kasus
kele bihan permintaan efektif ini, berapa besar kelebihan permintaan
efektif dalam periode sekarang akan mengakibatkan kenaikan GDP dan
berapa besar akan mengakibatkan kenaikan harga, tergantung pada
tersedianya kapasitas produksi yang belum terpakai dalam masyarakat.
Bila masih cukup banyak kapasitas produksi (pabrik pabrik) yang belum
bekerja secara penuh, maka kelebihan permintaan efektif tersebut akan
mengakibatkan kenaikan produksi (GDP) pada periode berikutnya tanpa
menaikkan harga-harga (atau harga harga mungkin naik sedikit sekali).
Tetapi apabila ternyata bahwa pabrik-pabrik sudah bekerja secara penuh,
maka kelebihan permin taan efektif tersebut tidak bisa diimbangi dengan
kenaikan produksi (GDP), sehingga kelebihan permintaan tersebut akan
diterjemahkan seluruhnya menjadi kenaikan harga-harga atau
inflasi.Berikut ini kita akan melihat secara garis besar kerangka
analisis dan teori makro dan Keynes.
Pasar Uang
Teori makro Klasik mempunyai dasar
filsafat bahwa perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas-berusaha
(laissez faire) adalah self-regulating, artinya mempunyai kemampuan
untuk kembali ke posisi keseimbangannya secara otomatis. OIeh sebab itu
pemerintah tidak perlu campurtangan.
Di pasar barang sifat self-regulating ini
dicerminkan oleh adanya proses yang otomatis membawa kembali ke posisi
GDP yang menjamin full-employment, apabila karena sesuatu hal
perekonomian tidak pada posisi ini. Landasan dan keyakinan ini adalah
(a) berlakunya Hukum Say yang menyatakan bahwa: “Supply creates its own demand,” dan
(b) anggapan bahwa semua harga fleksibel.
- Di pasar tenaga kerja, dalam jangka pendek hanya ada pengangguran sukarela. Tetapi pengangguran inipun hanya bersifat sementara, karena apabila harga-harga turun (termasuk tingkat upah), maka konsumsi dan produksi akan kembali lagi ke tingkat semula (yaitu tingkat full employment).
- Di pasar uang, kaum Klasik mempunyai Teori Kuantitas, yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar mi ditentukan tingkat harga umum; apabila jumlah uang yang beredar (penawaran akan uang) naik maka tingkat harga pun naik.
Dalam sistem standar kertas, tidak ada
proses otomatis yang menstabilkan tingkat harga. Di sini kaum Kiasik
melihat satu-satunya peranan makro pemerintah, yaitu mengendalikan
jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat.
Di dalam sistem standar emas, ada
mekanisme otomatis yang menjamin kestabilan harga. Di sini peranan
pemeriniah tidak dianggap perlu. Karena jumlah uang (emas) yang beredar
otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan melalui:
(a) mekanisme Hume, dalam sistem standar emas, atau
(b) mekanisme kurs devisa mengambang, dalam sistem standar kertas.
Sementara itu Campur tangan pernerintah tidak diperlukan. Penjelasan tentang pasar uang dapt dijelaskan sebagai berikut :
- Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran akan uang. Permintaan akan uang adalali kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang k giatan ekonominya. Sedangkan penawaran akan uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-banl yaitu seiuruh uang kartal dan uang giral yang beredar.
- Menurut Keynes, permintaan akan uang bersumber pada 3 macam kebutuhan akan uang: (a) kebutuhan transaksi, (b) kebutuhan berjaga-jaga dan (c) kebutuhan spekulasi. Ketiga macan kebutuhan ini disebut 3 alasan mengapa orang memerlukan uang.
- Permintaan akan uang untuk transaksi ditentukan oleh(a) vol me output yang ditransaksikan (yaitu GDP nil) dan (b) tingkai harga umum. Dalam hal mi Keynes tidak berbeda dengan kaum Klasik, Pasar uang untuk berjaga-jaga relatif kecil.
- Permintaan untuk spekulasi (yang membedakan teori Key dengan teori Kuantitas) adalah permintaan akan uang tunai un tuk tujuan memperoleh keuntungan. Caranya adalah dengan “berspekulasi” dalam pasar obligasi (surat berharga). Apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, mak orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya han in un berarti uang tunai yang saat mi ia ingin pegang (untuk tujual spekulasi) berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diha rapkan turun, maka permintaannya akan uang tunai saat ini bertambah lebih senang menjual obligasi yang ia pegang memperoleh atau memegang uang tunai sekarang.
- Hubungan antara harga obligasi dan tingkat bunga yang berla ku adalah berkebalikan. Harga obligasi naik sama saja artiny dengan tingkat bunga turun. Sebaliknya, harga obligasi turun berarti tingkat bunga naik.
- Bila harga obligasi diharapkan naik, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini dianggap terlalu rendah. Bila harga obliga harapkan turun, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini dengan harga tertinggi.
Kebijaksanaan Moneter
Kebijakan moneter adalah tindakan
pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang
dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan
moneter yang bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dengan
cara mempengaruhi proses penciptaan uang.Dengan mempengaruhi proses
penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi :
- jumlah uang beredar.
- tingkat bunga yang berlaku dipasar uang. Melalui tingkat bunga pemerintah bisa mempengaruhi :
- pengeluaran investasi
- tingkat harga (P) dan GDP
Di sini kita menyoroti mata rantai yang
pertama, yaitu antara kebijaksanaan moneter dengan M Khususnya kita
menanyakan tindakan-tindakan apakah yang bisa dilakukan Pemerintah (bank
sentral) untuk mempengaruhi M (uang beredar)
Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu
merangkum kesimpulan-kesimpulan pokok mengenai proses penciptaan uang di
atas. Pertama, kita simpulkan bahwa jumlah uang beredar (Ms) ditentukan
oleh dua faktor, yaitu:
(a) besarnya jumlah uang inti (H) yang tersedia, dan
(b) besarnya koefisien pelipat uang,
Kedua, kita simpulkan bahwa besarnya uang inti dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:
(a) keadaan neraca pembayaran (surplus atau defisit)
(b) keadaan APBN (surplus atau defisit)
(c) perubahan kredit langsung Bank Indonesia
(d) perubahan kredit likuiditas Bank Indonesia.
Secara umum kita mengatakan bahwa
pemerintah bisa mempengaruhi Ms apabila pemerintah bisa mempengaruhi
nilai pelipat uang dan/atau jumlah uang inti.
Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk
mempengaruhi Ms adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk
mempengaruhi variabel-variabel di sebelah kanan persamaan (8) ini. Man
kita lihat satu per satu. Kita sebutkan di atas bahwa u (= K/Ms) tidak
ditentukan oleh pemerintah, tetapi diputuskan oleh masyarakat. Tetapi
sebenarnya pemerintah masih bisa mempengaruhi uang secara tidak
langsung. Misalnya apabila bank-bank pemerintah rneningkatkan bunga yang
dibayar kan untuk deposito atau giro, maka kemugkinan uang menurun
(artinya, orang lebih suka memegang uang giral daripada uang kartal).
Dengan demikian money multiplier naik dan M naik. Dalam hal ini kita
mengatakan bahwa tingkat bunga untuk deposito dan giro adalah instrumen
kebijaksanaan moneter yang bisa digunakan pemerintah untuk mempengaruhi M
lewat u.
Bagaimana dengan v (= R/D)? Kita singgung
di atas bahwa selain itu pemerintah bisa mempengaruhi v melalui
penentuan cash-ratio atau reserve requirement. Apabila pemerintah ingin
mengekang M pemerintah bisa meningkatkan cash-ratio. sehingga v
meningkat, yang selanjutnya akan memperkecil nilai koefisien pelipat
uang. Sebaliknya, cash-ratio bisa diturunkan apabila pemerintah
menginginkan untuk memperbesar M Oleh sebab itu cash-ratio kita katakan
pula sebagai suatu instrumen kebijaksanaan moneter.
Sebenarnya pemerintah masih bisa
mempengaruhi v (jumlah Uang Giral) dengan cara lain, yaitu dengan
mempengaruhi excess reserve yang dipegang bank. Bagaimana caranya? Satu
cara utama adalah dengan mengubah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank
sentral atas pinjaman yang diberikannya kepada bank-bank. (Ingat bank
sentral adalah “banknya bank” atau bankers’ bank, artinya ia bisa
memberikan pinjaman kepada bank-bank apabila mereka membutuhkan tam
bahan likuiditas). Untuk pinjaman semacam ini bank-bank harus membayar
bunga. Tingkat bunga ini dikenal dengan nama discount rate.
Apabila discount rate dinaikkan maka
bank-bank cenderung untuk menambah excess reservenya, sebab mereka tidak
ingin terlalu mengandalkan dana bank sentral untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas yang tak terduga karena cara itu menjadi terlalu mahal.
Akibatnya v (jumlah Uang Giral) meningkat dan pelipat uang menurun.
Sebaliknya, apabila discount rate ( pengurangan rata-rata) rendah, maka
bank merasa cukup aman memegang excess reserve yang kecil, karena
sewaktu-waktu mereka memerlukan dana untuk mengatasi masalah
likuiditasnya mereka bisa memperoleh dana bank sentral dengan biaya
murah. Akibatnya v (jumlah Uang Giral) turun, sehingga pelipat uang
meningkat. Jadi discount rate adalah juga instrumen ke bijaksanaan
moneter bagi pemerintah (bank sentral).
Pemerintah bisa pula mempengaruhi Ms
dengan cara mempengaruhi H (uang inti). Dengan cara: pemerintah bisa
mempengaruhi neraca pembayaran Dengan menggalakkan ekspor (misalnya,
dengan memberi ran sangan ekspor berupa penurunan pajak ekspor atau
pemberian sertifikat Ekspor) dan mengurang impor. (misalnya dengan
menaikkan bea masuk), pemerintah bisa menciptakan surplus neraca
pembayaran. ini akan menambah uang inti yang tersedia di masyarakat,
Sehingga Ms meningkat. Jadi pajak ekspor, Sertifikat Ekspor, bea masuk,
adalah instrumen kebijaksanaan moneter.
Pemerintah bisa dengan lebih langsung
mempengaruhi APBN . Apabila dikehendaki Ms meningkat, APBN bisa dibuat
defisit. baliknya, apabila M dikehendaki turun, maka APBN harus dibuat
surplus. Jadi, APBN adalah juga instrumen kebijaksanaan moneter.
Demikian pula pemerintah bisa mempengaruhi M (uang bereedar) dengan
mengendalikan kredit langsung dan kredit likuiditas bank sentralnya,
misalnya dengan menetapkan batas maksimum yang bisa diberi n (credit
ceiling) atau dengan menaikkan (atau menurunkan) tingkat bunga kredit
bank.
Sebenarnya ada berbagai variasi instrumen
lain yang bisa digunakan pemerintah untuk mempengaruhi Ms lewat baik
money multiplier maupun jumlah uang inti. Apa yang kita sebutkan di atas
ada beberapa instrumen-instrumen pokoknya. Kita tidak bicarakan
instrumen-instrumen lain tersebut di sini, karena lebih cocok untuk
bahas dalam Ekonomi Moneter.
KEBIJAKSANAAN FISKAL
Kebijaksanaan fiskal adalah
kebijaksanaan yang kedua dibidang pengendalian makro adalah.
Kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal adalah dua kebijaksanaan
yang merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk
mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya. Keduanya sangat erat
berkaitan satu sama lain, sehingga dalam praktek yang sering dijumpai
adalah kebijaksanaan fiskal yang juga mempunyai konsekuensi-konsekuensi
moneter atau kebijaksanaan moneter dengan konsekuensi-konsekuensi
fiskal. Kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam ini mungkin lebih cocok
disebut ‘kebijaksanaan fiskal-moneter”.
Pembahasan ini diawali mengenai hubungan
antara APBN dan kebijaksanaan fiskal. Hal ini sejalan dengan pengertian
umum bahwa kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilaksanakan
lewat APBN. Dalam bagian selanjutnya kita akan meneliti apakah pengaruh
dan suatu “kebijaksanaan fiskal”, yang dicerminkan oleh suatu struktur
APBN tertentu, ter hadap perekonomian. Akhirnya kita akan mengambil
sebuah contoh untuk menunjukkan bagaimana kita bisa memperkirakan
pengaruh dan suatu kebijaksanaan fiskal dengan menggunakan aijabar
sederhana.
Anggit. P/ 21208361/ 4EB02
BalasHapusMakroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.
Elin Septiana
BalasHapus20208431
4EB02
Makro ekonomi merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan makro suatu negara. Karena dalam suatu negara pasti punya permasalahan makro seperti inflasi, pengangguran dan sebagainya. Hal inilah yang harus di minimalisir dengan adanya pengendalian makro. Agar perekonomian dapat bekerja dengan baik dan lancar serta seimbang.